Connect with us

CAPTIONews

UU Keolahragaan Disahkan, Menpora Amali Mengucapkan Terima Kasih

Published

on

Jakarta, Caption.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Zainudin Amali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembahasan Undang-undang tentang Keolahragaan. Undang-undang Keolahragaan disahkan DPR RI dalam sidang Paripurna yang digelar di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Selasa (15/2). 

“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya pada berbagai pihak, pimpinan dan anggota DPR RI, pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI, pimpinan dan anggota Panja RUU Tentang Keolahragaan,” kata Menpora Amali saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah mewakili Presiden terkait RUU Keolahragaan pada sidang Paripurna DPR RI. 

Dalam kesempatan ini, Menpora Amali juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada unsur pemerintah yang terlibat dalam pembahasan RUU ini antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek khususnya ahli bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

“Terimakasih juga kepada Tim Pakar, Pemerintah Provinsi,  Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Jurnalis dari berbagai media, pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Keolahragaan,” ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, Menpora Amali mengatakan RUU Keolahragaan merupakan revisi dari Rancangan Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). 

Menurutnya, berdasarkan fakta empiris, RUU SKN telah diterapkan selama lebih dari 17 tahun. Sehingga dipandang perlu untuk diganti agar dapat mengkonstruksikan penataan lembaga keolahragaan dalam tatanan sistem hukum nasional. 

“Dengan demikian, tidak terjadi benturan atau konflik satu sama lain, melainkan saling melengkapi dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana termaktub dalam konstitusi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menpora Amali. 

Menpora Amali kemudian mengungkapkan sejumlah hal-hal krusial yang telah disepakati selama pembahasan RUU SKN di Panja DPR antara lain penetapan kebijakan keolahragaan  nasional berupa Desain Besar Olahraga nasional (DBON), ruang lingkup olahraga, pengembangan olahraga yang berbasis teknologi digital, penegasan tugas, fungsi dan kewenangan kelembagaan Komite Olahraga Nasional, Komite Olimpiade Indonesia, dan Komite Paralimpiade Indonesia, penyaluran bantuan pendanaan langsung ke IOCO, pengaturan mengenai penonton dan suporter olahraga serta olahragawan sebagai profesi. 

Dengan disahkan UU Keolahragaan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga 

“Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional,” harapnya.

CAPTIONews

Menko Marves Luhut B Panjaitan Dorong Afirmasi Produk Dalam Negeri, Andi Sudirman : Pemerataan Perekonomian Khususnya UMKM

Published

on

Makassar, Caption.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Perekonomian Daerah di Baruga Pattingalloang Rujab Gubernur Sulsel, Kamis 24 Februari 2022.

Pertemuan ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono serta Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Secara virtual, turut hadir pihak dari Kemenkes, LKPP dan BPKP. Rakor membahas terkait kebijakan peningkatan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menggalakkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Luhut mendorong aksi afirmatif bagi produk dalam negeri. Hal ini diyakini akan berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya UMKM.

Aksi afirmatif bagi produk dalam negeri tak terlepas dari peran Pemerintah Daerah memiliki daya beli yang besar. Hal ini mendorong terciptanya permintaan terhadap produk dalam negeri sehingga tercapai proses industrialisasi, penciptaan lapangan kerja dan investasi serta pertumbuhan UKM/IKM.

“Hal ini bentuk nyata keberpihakan kepada pelaku usaha adalah melalui belanja Pemerintah Daerah untuk produk dalam negeri,” kata Luhut.

Tindaklanjut aksi afirmasi dapat dilakukan diantaranya Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) membeli produk dalam negeri melalui e-Purchasing dan e-Tendering minimal 40% dari anggaran belanja untuk mencapai Rp 200 Triliun. Hal ini merupakan bentuk implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Pemerintah daerah bersama Kemendagri, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemenkop UKM dan LKPP diharapkan mempercepat pembentukan e-catalog lokal, pendataan UKM/IKM/Artisan lokal untuk ditayangkan pada e-katalog/toko daring. Sementara untuk pengadaan melalui e-Tendering agar mencantumkan syarat wajib penggunaan produk dalam negeri pada kontrak kerjasama. Pemerintah daerah bersama bangsa Indonesia agar mengembangkan sistem ekonomi berbasis ICT, terutama terkait digitalisasi dan onboarding UMKM ke e-katalog lokal.


Pemerintah daerah bersama Kemendagri, LKPP dan BPKP juga diharapkan mengintegrasikan data pengadaan pada SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan SIMDA (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Sedangkan Kemenkes bersama Kemenperin, LKPP, BPK dan BPKP dapat membentuk kelompok kerja peningkatan belanja pengadaan alkes, farmasi dan alkes non medikal produk dalam negeri dengan melibatkan berbagai pelaku kepentingan sesuai Pasal 5 dari Keppres 15/2021 tentang tim gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.

“kalau Rp 400 triliun kita bisa belanjakan melalui e-katalog, maka akan menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, dengan Rp 400 triliun itu setara dengan 1,71% pertumbuhan ekonomi. Itu akan menciptakan lapangan pekerjaan satu juta lebih,” jelas Luhut.

Luhut pun memuji Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Plt Gubernur Andi Sudirman yang mendorong dalam aksi Bangga Buatan Indonesia.

“Saya kira akan menjadi satu kesatuan. Sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia berjalan dengan baik. Pak Gubernur Andi Sudirman dengan jajarannya bahu-membahu mensukseskan. Karena pada dasarnya nanti juga akan menciptakan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah ini,” ungkapnya.

Dengan belanja pada e-katalog menurut Luhut, maka semua sistem terkoneksi secara digitalisasi.

“Dan ujungnya akan mengurangi korupsi karena semua terdigitalisasi, orang tidak bisa lagi penyelewengan karena semua angka sudah terekam dalam e-katalog,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendukung upaya pemerintah dalam belanja melalui e-katalog.

“Dengan katalog lokal akan bermanfaat bagi daerah dalam memeratakan perekonomian, khususnya bagi UMKM kita. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Nasional. Apalagi sistem belanja barang dan jasa tercatat secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel,” kata Sudirman.

Jika semua penanganan di pemerintahan dapat dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan holistik, maka dinilai akan menjadi solusi dalam penyelesaian banyak masalah.(*)

Continue Reading

CAPTIONews

Ribuan Kepala Desa Berkomitmen Tingkatkan Kualitas PAUD di Desa

Published

on

Caption.id – Lebih dari 1.000 kepala desa, lurah dan aparatur desa dari seluruh Indonesia hari ini bertemu dalam Seminar Nasional Kepala Desa bertema “Menuju Pendidikan Desa Berkualitas, Melalui Penyelenggaraan PAUD Berkualitas di Desa”. Kepala desa yang hadir berasal dari desa yang sama sekali belum memiliki satuan PAUD, atau sudah memiliki satuan PAUD namun belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Kegiatan ini melahirkan komitmen bersama dari para kepala desa untuk mempercepat tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), setidaknya 1 satuan PAUD di 1 desa. Menurut DAPODIK 2021, masih terdapat sekitar 19.000 desa yang belum mempunyai satuan PAUD.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam sambutannya mengapresiasi kerjasama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, yang bersama-sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong kualitas penyelenggaraan pendidikan di desa, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan desa.

Mendikbudristek melanjutkan, “Terkait PAUD, tugas kita masih banyak dan besar sekali tantangannya. Menurut DAPODIK 2021, masih terdapat sekitar 19.000 desa yang belum mempunyai satuan PAUD. Padahal usia dini 0-6 tahun merupakan usia emas dimana perkembangan manusia sangat pesat dari sisi kognitif, bahasa, sosial, emosional dan moralitas.”

Pentingnya PAUD ditegaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Halim Iskandar, “Kementerian Desa dan PDTT telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat global, menjadi SDGs di tingkat Desa dan mencanangkan “Pendidikan Desa Berkualitas” sebagai salah satu targetnya. Pendidikan yang berkualitas, yang tersedia di lingkungan desa, juga harus dapat dinikmati oleh seluruh anak usia dini Indonesia yang tersebar di sekitar 80.000 desa di seluruh nusantara.”

Hadirnya layanan PAUD yang berkualitas di setiap desa, ditegaskan oleh kedua menteri, sangat dipengaruhi oleh kepala desa, lurah, dan aparatur desa lainnya yang merupakan garda depan pembangunan daerah. Para kepala desa yang hadir hari ini diharapkan dapat meneruskan program-program pemerintah kepada seluruh masyarakat, demi mewujudkan pendidikan berkualitas di desa. Giat pembangunan PAUD di desa perlu meliputi pengembangan kapasitas guru dan pendidik, pengelolaan insentif guru dan pendidik, implementasi program Pemberian Makanan Tambahan untuk mencegah stunting, serta pembangunan sarana dan prasarana PAUD.

Continue Reading

CAPTIONews

Danny Pomanto Sebut Program Sombere’ Smart City Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Published

on

Walikota Danny

Makassar, Caption.id – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto tampil sebagai narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) secara virtual. Senin (21/2/2022).

FGD ini membahas akselerasi implementasi Smart City di Kota Makassar dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi yang resilient.

Sesuai dengan temanya yakni “Perkembangan Implementasi Makassar Sombere’ and Smart City : Peluang dan Tantangan, Wali Kota Danny Pomanto menjelaskan program Smart City dalam mendukung hal hal strategis yang dapat menjadi kebijakan prioritas dan perlu dieskalasi.

“FGD ini diselenggarakandalam rangka persiapan rapat koordinasi seluruh Indonesia yang akan digelar Bank Indonesia pada tanggal 24 Februari di Kota Makassar, dimana Makassar dan Pemerintah pusat akan menjadi narasumber,” ucap Danny.

Menurut Danny dalam rakor ini nantinya pemerintah Kota Makassar akan memaparkan program Smart City dalam mendukung ekonomi nasional di era digitalisasi dengan turut serta mendorong percepatan implementasi Smart City yang diharapkan menjadi salah satu cara mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

“Dalam rakor tersebut, nantinya kita jelaskan, bahwa sejak 2015 Pemerintah Kota Makassar sudah mempraktekkan hal ini,” ujarnya.

Bahkan ke depan, kata Danny Pemkot Makassar segera mendigitalisasi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

“Paymen kita akan QR code mendigitalisasi paymen lewat QRIS sama dengan kebijakan BI. Kemudian kita membuat Marvec, yaitu sebuah platform yang akan menjadi bahagian daripada ekonomi virtual kota Makassar,,” jelasnya.

Selain Wali Kota Danny hadir pula Dr. Eng. Lukijanto, S.T Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves, Dr. Hendriwan, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Mulyadi, ST.MT, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kominfo.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright ©2022